Supra dan Infrastruktur Politik

Gejala komunikasi politik

Menurut Schudson (Malik,1999:v), bisa dilihat dari dua arah :

1. Bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik.
2. Bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

 

Yang pertama sering juga disebut dengan istilah the govermental political sphere, semantara yang kedua  yang berada di  struktur masyarakat disebut  the socio political sphere.

 

Supra Struktur Politik

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintah atau struktur politik kenegaraan. Struktur politik ini berkenaan dengan suasana kehidupan politik pemerintah (the governmental political sphere), Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah : MPR, DPR, BPK, MA dan sejumlah lembaga negara lainnya.

 

Komunikasi Supra Struktur

Adapun komunikasi yang dilaksanakan oleh suprastruktur antaralain mencakup :

1. Seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan warga;
2. Upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional;
3. Penerapan aturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup bernegara;
4. Mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional

 

Infra Struktur Politik

Merupakan struktur politik kemasyarakatan. Komponen infra struktur berkenaan dengan suasana kehidupan politik rakyat (socio-political sphare) yakni berkaitan dengan pengelompokan warga negara dan anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.

 

Komunikasi Infra Struktur

Infrastruktur politik terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut (Sastroatmodjo,111-116):

1. Partai Politik (political Party)
2. Kelompok kepentingan (interest group)
3. Kelompok penekan (pressure group)
4. Media Komunikasi politik (political communication media)
5. Tokoh politik (political figure)

             

Komunikasi yang dilaksanakan oleh infrastruktur politik biasanya adalah :

•         Sosialisasi yang merupakan trasmisi nilai-nilai politik

•         Edukasi yang merupakan proses pendidikan untuk penyadaran hak-hak dan kewajiban politik masyarakat

 

 Fungsi Struktur

• Fungsi sosialisasi politik. proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu  berada. (Meriam Budiardjo, 1995:163).
• Fungsi rukrutmen politik. penyeleksian untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dsb.
• Fungsi artikulasi kepentingan. proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang beragam untuk disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur.
• Fungsi agregasi kepentingan. menggabungkan berbagai kepentingan yang sama atau hampir sama untuk dituangkan dalam rumusan kebijaksanaan lebih lanjut. Dengan demikian agregasi kepentingan ini bukan lagi kepentingan orang per orang atau kepentingan kelompok akan tetapi kepentingan masyarakat. Contoh agregasi: fusi, konfederasi, koalisi, aliansi.
• Fungsi pembuatan kebijakan. Merupakan fungsi yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Untuk menjalankan fungsi ini legislatif dapat bekerjasama dengan lembaga eksekutif.
• Fungsi penerapan kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya. Tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan sebagai pedoman berprilaku, tetapi juga berarti pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan.
• Fungsi penghakiman kebijakan. menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan paraturan, pelanggaran peraturan, dan penegasan fakta-fakta yang perlu untuk mendapatkan keadilan. (MA, MK)
• Fungsi komunikasi politik. merupakan jalan mengalirnya infromasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.