Status Dan Fungsi Media Massa dalam Masyarakat Demokratis

Dalam masyarakat-masyarakat yang menganut psinsip-prinsip libertarian, suatu pers menjadi masalah penyesuaian dengan lembaga-lembaga politik dan cara hidup demokratis. Pemerintah dalam demokrasi adalah abdi rakyat. Dengan begitu hubungan Negara dengan penganut libertarian berbeda dengan penganut otoritarian. Namun, walaupun pemerintah bertugas memuaskan keinginan dan bertanggung jawab kepada rakyat, Negara tidak sepenuhnya dipercaya untuk menyamakan tujuannya sebagai tujuan warganegaranya. Banyak cara telah ditemukan di Negara demokratis untuk menjaga agar pemerintah tidak kembali lagi menjalankan praktek-praktek otoritarian, dan dari usaha menghapuskan “hak-hak warga Negara yang tidak dapat dipindahtangankan”

Penganut libertarian menentang monopoli pemerintah dalam jalur komunikasi. Mereka mendebat bahwa setiap warga Negara atau warga asing memiliki kesempatan yang tidak dibatasi untuk memiliki dan menjalankan suatu unit kimunikasi massa. Lapangannya terbuka bagi siapa saja. Dan juga diasumsikan bahwa media massa harus dalam masyarakat kapitalis dengan prinsip-prinsip pembimbing : kebebasan berusaha. Hal ini berarti bahwa instrument komunikasi massa dimiliki oleh swasta dan akan bersaing di pasar bebas. 

Jadi dikatakan dalam teori pers libertarian bahwa setiap orang yang memiliki modal dan kemampuan untuk menjalankan serta menghasilkan keuntungan dengan jalannya masing-masing dan bisa memuaskan keinginan-keinginan konsumen serta bisa bersaing dengan unit-unit media massa yang lainnya.

Penganut libertarian menyatakan bahwa semakin sedikit pemerintah ikut serta maka akan semakin baik, namun mereka juga menyadari akan fakta sebuah permasalahan apa yang menjadi alat pengawas yang prinsipil terhadap media massa di sebuah Negara demokrtatis? Maka timbulah permasalahan yang rumit sejauh mana pemerintah bisa ikut berpartisipasi dalam komunikasi.

Dalam hal pengawasan Negara, libertarian menyediakan suatu tipe kontrol yang lebih informal lewat proses penelusuran sendiri (Self righting Process) dan lewat kompetisi bebas dalam pasar informasi, opini dan hiburan. Hanya saja problem utama yang dihadapi masyarakat demokratias ialah menentukan batasan-batasan yang sesuai dengan kebabasan menyatakan pendapat dalam media massa. Semua filusuf libertarian sependapat bahwa kebebasan menyatakan pendapat bukan kebebasan absolute, melainkan kebebasan yang terbatas. Lalu, batasan-batasan bagaimana yang dapat dipakai dalam rangka kerja demokrasi melanggar doktrin-doktrin liberal? Disayangkan sampai saat ini belum ada suatu konsep yang padu yang berhasil dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Yang menjadi cirri khas daripada konsep tentang teori pers dalama masyarakat menurut libertarian, ialah adanya hak dan tugas pers sebagai alat pengawas ekstralegal terhadap pemerintah. Pers harus menjaga jangan sampai para pejabat menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Pers harus menjadi gatekeeper terhadap pelaksanaan demokrasi, selalu awas untuk dapat menunjukan dan mengungkap setiap praktek kesewenang-wenangan dan otoriter. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik maka pers harus terbebas dari pengawasan atau dominasi oleh pihak-pihak yang diawasinya. Karena bagaimanapun juga dipaksa mati-matian selama berabad-abad melawan otoritarianisme. Maka, pemerintah yang mapan merupakan musuh utama pers.