Komponen dalam Komunikasi Politik

Komunikasi yang asal katanya common pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencari kesamaan (intuneness), bukan malah mencari perbedaan-perbedaan. Oleh sebab itu dalam setiap kegiatan komunikasi haruslah dapat dicapai kesamaan-kesamaan. Semakin besar kesamaan yang ada maka semakin efektif komunikasi itu dilakukan maka akan semakin banyak pula kesamaan-kesamaan ditimbulkan.

Komunikasi politik adalah proses penyempurnaan ide, gagasan, pikiran dan perasaan seseorang berupa aspirasi atau kepentingan politik, dilakukan oleh orang-orang yang berbeda di dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik, secara langsung ataupun tidak langsung, formal ataupun tidak formal, terstuktur atau tidak terstruktur dengan maksud agar dapat mempengaruhi kebijaksanaan/ kebijakan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan politik yang disampaikan.

Dari batasan pengertian komunikas politik di atas dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik berlangsung dengan melibatkan setidaknya lima komponen yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran komunikasi politik, komunikasi politik dan efek politik.

Bila dihubungkan dengan undang-undang otonomi daerah maka komunikator politik dan komunikan politik dapat berfungsi silih berganti diantara orang-orang yang berada di dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik, sebab keduanya dapat menjadi pemrakarsa dalam kegiatan komunikasi politik.

Orang-orang yang berada di dalam infrastruktur politik ialah anggota masyarakat itu sendiri, para partisan partai politik ataupun anggota dari kelompok-kelompok kepentingan (interest group) seperti LSM, Ormas, Organisasi Profesi, Organisasi Fungsional dan kelompok kepentingan lainnya. Sedangkan orang-orang yang berada di dalam suprastruktur politik ialah para pejabat dalam lembaga eksekutif termasuk TNI atau Polri, yudikatif dan legislatif.