Pengertian Komunikasi Politik 

Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Tidak hanya berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang mmemuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat diperta    hankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasan sistem berkaitan pula dengan transformasi nilai-nilai yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik.[1]

Dalam praktik kenegaraan, keabsahan suatu sistem apabila mendapat dukungan dari seluruh warga Negara yang berada dalam lingkup sistem tersebut, terwujud dalam partisipasi politik sehingga sistem tersebut benar-benar mencerminkan totalitas aspirasi dan cita-cita seluruh warga masyarakat Negara.

Bahasan komunikasi politik pun tidak hanya berkisar dalam suatu sistem intranegara, tetapi melintas batas wilayah ekstranegara sehingga akan bertemu berbagai sistem dan akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagai akibat temuan teknologi canggih di bidang komunikasi.

Maswardi Rauf (1993) menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik Negara, pemerintah dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik dibagi dalam dua dimensi yaitu:

• Sebuah kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. 
• Kegiatan ilmiah, kegiatan politik dan sistem politik.

Rusadi Kantaprawira (1983) mendefinisikan komunikasi politik adalah alat untuk menghubungkan sistem politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran interen golongan, instansi, asosiasi, maupun sector kehidupan politik pemerintah.

Menurut Astrid S, Susanto (1975), komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikas ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sansi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik..

Menurut Nimmo (1978) berpandangan bahwa komunikas politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial..

Menurut Mark Roelofs dan Barn Lund, komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik seperti isu politik, peristiwa politik, dan perilaku politik individu-individu, baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik.[2]

---

[1] Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media Bandung, 2010) hal. 35

[2] Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktik. hal. 36